bontang publis

Media Silaturrahmi

AKSI DIY

YOGYAKARTA- Aksi reformasi peradilan yang digelar Pengurus Besar HMI MPO di Kantor Besar Yogyakarta, nyaris ricuh. Demonstran terlibat aksi dorong dengan polisi yang akan memadamkan api, setelah mahasiswa membakar ban dan gambar Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan.
Aksi sejak semula tampak agak panas. Demonstran membawa gambar Bagir Manan dan mencoret-coretnya. Ada pula yang membuang ke tanah lantas menginjak-injak gambar dari kertas fotokopi tersebut. ”Semoga Bagir Manan diterima di sisi-Nya, usut tuntas mafia peradilan,” teriak demonstran yang terlihat emosional.
Di depan DPRD DIY, massa berhenti dan berorasi. Mereka menyatakan Ketua MA itu harus diberhentikan, karena tidak serius memberantas mafia peradilan.
Aksi di tengah hari berlanjut ke depan pintu gerbang Gedung Agung Istana Negara. Namun hanya sesaat di sana, massa lantas memusatkan diri di tengah-tengah perempatan Kantor Pos Besar. Beberapa saat setelah sejumlah aktivis HMI MPO berorasi, dua ban mobil disiapkan untuk dibakar.
Gambar-gambar Bagir dimasukkan dalam ban dan dibakar. Api yang mulai membakar membuat situasi semakin panas, apalagi demonstran berteriak-teriak sambil berlarian mengitari api. Aparat yang melihat kobaran api segera mendekat dan berusaha memadamkannya.
Nyaris Bentrok
Mahasiswa semakin rapat bergandengan tangan ketika polisi berusaha memadamkan api dan menerobos barisan.
Terjadi aksi saling dorong. Sejumlah polisi bisa menyemprotkan pemadam ke arah api, tetapi tidak maksimal.
Sesaat terjadi aksi kejar-kejaran, polisi mengamankan dua pengunjuk rasa tetapi mereka ditarik lagi oleh kawan-kawannya. Setelah terjadi negosiasi, aparat kemudian mundur dan hanya mengawasi dari kejauhan.
Ketua PB HMI MPO, Anthoni Kusairi mengungkapkan, sektor hukum merupakan wilayah yang nyaris tidak tersentuh dalam era reformasi. Padahal, di sektor itulah terletak faktor fundamental agar negeri ini semakin demokratis.
”Lemahnya penegakan hukum akibat praktik mafia peradilan. Berdasarkan data, dari 6.000 hakim yang ada di Indonesia, lebih dari 60% merupakan hakim busuk,” tandas Anthoni.
Anehnya, tutur dia, MA seolah-olah melindungi hakim-hakim, terutama hakim agung yang bermasalah. Malah ada isu hakim agung bakal membubarkan Komisi Yudisial yang pernah mengusulkan Perpu tentang seleksi ulang hakim agung.
Menurut dia, hal itu mengindikasikan MA menghalang-halangi terwujudnya penegakan hukum dan reformasi peradilan.
Atas nama PB HMI MPO, Anthoni mendesak segera dilakukan reformasi peradilan. Dia meminta Bagir Manan juga diperiksa, karena telah melindungi hakim agung yang diduga bermasalah. Di akhir sikapnya, HMI MPO mendorong Komisi Yudisial tetap berani menuntas Perpu Seleksi Hakim Agung. (D19-16s)

Belum ada komentar »

Komentar Anda

HTML-Tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>