Peringatan krisis sektor perbankan ini terutama dialamatkan ke India, Pakistan dan Taiwan. Dalam peringatannya, ADB menegaskan bahwa regulasi yang longgar dalam pengawasan, akuntansi, dan klasifikasi pinjaman masih terlihat. Perlu diketahui bahwa kelemahan-kelemahan ini yang menyebabkan krisis finansial melanda Asia tahun 1997-1998. Krisis ini juga telah merontokkan perekonomian Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan Thailand, serta menimbulkan dampak yang terasa secara global.

Setelah tujuh tahun berlalu, India, Pakistan, dan Taiwan “mungkin saja menghadapi hal serupa apabila otoritas setempat tidak dapat mengantisipasi krisis dengan reformasi keuangan lebih awal”. ADB menegaskan, kinerja pinjaman bermasalah (non-performing loan/NPL) telah mencapai tingkat yang tertinggi selama ini di tiga negara ini, sekalipun angka yang dilaporkan terkesan menyepelekan karena di bawah aktual level yang ada.

Menurut ADB, tekanan globalisasi dan liberalisasi telah memunculkan ketidakberesan dalam sektor finansial di tiga negara ini, termasuk rasio kapitalisasi yang rendah, kemampuan yang terbatas dalam manajemen risiko, meningkatnya pinjaman bermasalah, dan regulasi serta supervisi perbankan yang sudah tidak semestinya.

Karena itu, ADB meminta pada otoritas di tiga negara ini agar memanfaatkan keuntungan dari kondisi makro-ekonomi yang sedang baik sekarang ini untuk mengatasi berbagai ketidakberesan ini. Dikatakan, pemerintah di tiga negara ini dan juga di kawasan Asia pada umumnya untuk mengembangkan pasar modal guna menjadi alternatif sumber keuangan, memperbaiki tata laksana perusahaan perbankan, dan memperbaiki undang-undang kebangkrutan.

Secara keseluruhan, posisi NPL di 19 negara berkembang anggota ADB berdasarkan data yang ada telah menurun ke level 17 persen pada akhir tahun 2002. Meski demikian, posisi ini masih dua kali lebih tinggi dari NPL di negara-negara Amerika Latin dan Eropa Timur.

Berkenaan dengan kondisi perbankan di lima negara yang mengalami krisis keuangan sebelumnya-Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand-ADB mengatakan masih tetap “rentan”, sementara di sejumlah negara lainnya “upaya-upaya melakukan reformasi sangat terbatas dan problem yang muncul kian lebih nyata”. “Situasi ini telah memunculkan sejumlah kasus di mana memperlihatkan skema resolusi dan supervisi perbankan mungkin tidak bekerja semestinya,” ujar ADB.

ADB juga menyinggung soal pembentukan Perusahaan Pengelola Aset (Asset Management Company/AMC) sebagai suatu strategi sentral bagi pemulihan ekonomi di negara-negara krisis, di mana pemerintah mengeluarkan likuiditas mencapai miliaran dollar AS guna mendukung peminjam yang kesulitan dalam pengembalian atau membeli utang yang bermasalah (NPL).

Kombinasi biaya mendatang dalam membersihkan AMC masih tetap tinggi dalam kisaran 4 persen dari produk domestik bruto (PDB) di Filipina dan 13 persen di Thailand, dan jika biaya fiscal sudah diikutkan akan setara dengan 16 persen dari PDB di Malaysia hingga 55 persen dari PDB di Indonesia.

ADB mengingatkan, praktik oleh bank atau AMC dengan kebijakan pengalihan utang ke modal guna mengatasi NPL kemungkinan besar akan menimbulkan praktik serupa yang mungkin saja tidak akan memperbaiki kinerja operasi perbankan, bahkan mungkin akan meningkatkan kemungkinan NPL menjadi lebih besar lagi di masa mendatang.

Reformasi FDI

Berkenaan dengan arus modal asing langsung (FDI), diakui Asia tetap menjadi tujuan utama arus FDI dunia. Hanya saja, ADB mengingatkan negara-negara di Asia perlu melakukan reformasi guna mempertahankan arus FDI yang dinilai sangat berperan dalam mendorong perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan di kawasan.

Arus FDI tidak pernah lagi mencatat pertumbuhan yang tinggi, setelah mencapai 138,6 miliar dollar AS pada tahun 2000. Menurut ADB, arus FDI secara tahunan meningkat sekitar 15 persen sejak tahun 1970. Namun, tahun 2002, arus FDI ke Asia menurun hingga hanya 90,1 miliar dollar AS.

China tetap meraup FDI terbesar, yakni 53,51 miliar dollar AS, dan hanya memberikan sedikit kepada negara-negara Asia lainnya. Yang hendak ditekankan ADB bahwa arus FDI yang tinggi ke Asia selama ini disebabkan liberalisasi perdagangan dan lingkungan multilateral yang kondusif. Jika kini menurun, itu karena pembicaraan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Cancun, Meksiko, yang gagal menghasilkan kesepakatan dalam perdagangan produk pertanian. Dan, kini yang mulai muncul adalah perselisihan dan perseteruan dalam perdagangan produk pertanian.

Suatu hal yang memprihatinkan adalah belakangan ini muncul perjanjian perdagangan preferensial regional dan bilateral. Suatu yang sebenarnya diskriminasi karena hanya berlaku antara sebuah negara dan negara lainnya atau kelompok negara dengan kelompok atau negara lainnya. Hal ini dinilai sebagai suatu yang membahayakan. Dunia yang “terkonsentrasi dan vokal” mulai terlihat di mana, hambatan perdagangan mulai muncul dan meningkat terutama di antara negara atau kelompok yang vokal. Tren ini berbeda dengan tren pascaperang dunia di mana perdagangan dunia justru bergerak ke arah kondisi yang lebih liberal.

Kondisi ini bakal menimbulkan frustrasi di kalangan perusahaan multinasional dalam menjajaki lokasi investasi global dengan biaya yang relatif sangat rendah. Kalangan perusahaan multinasional ini juga dalam menentukan lokasi investasi mereka berupaya melihat negara atau kawasan dengan hambatan perdagangan yang terkecil. ADB mengemukakan, hambatan signifikan bagi FDI masih tetap ada dan secara tipikal lebih substansial dibandingkan dengan hambatan perdagangan.

Sebagian besar dari hambatan signifikan dari FDI ini terutama lebih terkonsentrasi pada industri jasa yang selama dekade lalu praktis tidak mengalami liberalisasi yang signifikan. “Fakta yang ada, negara-negara dengan tradisi sangat terbuka bagi perdagangan dalam produk kerap lebih tertutup bagi perdagangan jasa dan investasi langsung pada sektor jasa,” ujar ADB.

Meskipun demikian, menurut ADB, perusahaan-perusahaan multinasional yang hendak melakukan investasi langsung tetap lebih tertarik pada lokasi yang lebih memberikan keuntungan komersial dan lingkup kondisi politik dan keamanan yang lebih stabil. Hal ini sejalan dengan survei yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan multinasional menyangkut apa faktor penentu utama ketika mereka memutuskan melakukan lokasi investasi di luar negeri.

Jelas apa yang dikatakan ADB memperkuat pendapat mengapa investasi asing langsung ke Indonesia terus memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Keuntungan komersial ini jelas berkaitan dengan ekonomi biaya tinggi yang banyak disebutkan di Indonesia. Apakah itu dalam bentuk korupsi, pungutan liar, termasuk juga kebijakan-kebijakan apakah itu berupa izin atau kebijakan tenaga kerja yang bisa dilihat sebagai memberatkan kalangan investor.

Bank Dunia sebelumnya juga menegaskan bahwa investasi asing langsung ke Indonesia tetap suram berkaitan dengan praktik korupsi di Indonesia yang sudah demikian merasuk jauh. Padahal, di lain pihak, investasi asing langsung ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hilirnya adalah pengurangan kemiskinan yang kini sudah melampaui 40 juta jiwa. Tantangan bagi siapa pun yang akan memerintah di negara ini.

ADB dalam laporannya juga menyebutkan bahwa beberapa negara di Asia, misalnya, mencoba menarik investasi asing dengan memberikan insentif secara berlebihan, semisal pembebasan pajak atau bea masuk. Suatu hal yang menurut ADB pada dasarnya bisa menjadi “risiko dan merupakan biaya”. Bahkan, juga bisa mementahkan kebijakan fiskal pemerintah dan bisa digunakan oleh pejabat lokal sebagai “alat untuk melakukan korupsi”.

Laporan ADB juga meminta kalangan pemerintahan untuk menghindari praktik “yang merusak dan kontraproduksi”, seperti mengharuskan perusahaan multinasional ikut dalam usaha patungan dengan warga lokal atau mengharuskan adanya muatan lokal dalam produk yang mereka hasilkan. Selama bertahun-tahun para investor asing lebih mencari lokasi investasi mereka dengan lebih menekankan biaya yang murah dengan tingkat efisiensi yang terbaik.

“Dengan efisiensi yang sangat diutamakan modal asing, disertai suatu kebijakan perdagangan yang liberal, dan lingkup bisnis yang kompetitif, maka modal asing langsung akan tetap menghampiri Asia. Dengan demikian, investasi asing langsung bakal tetap memainkan peran utama dalam pertumbuhan Asia selanjutnya,” demikian ADB.(ppg)

Sektor ekspor yang pulih merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi sebagian besar negara di Asia Tenggara. Demikian Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam laporannya belum lama ini. Hanya saja ditegaskan juga bahwa masalah keamanan tetap memprihatinkan, terutama di beberapa negara tertentu, termasuk Indonesia.

Kawasan Asia Tenggara diperkirakan akan mencatat pertumbuhan ekonomi (produk domestik kotor/PDB) sekitar 5,7 persen pada tahun 2004 ini. Tahun 2005, diperkirakan sedikit menurun menjadi 5,4 persen. Catatan pertumbuhan ini jelas suatu peningkatan yang sangat berarti dibandingkan dengan 4,6 persen pertumbuhan pada tahun 2003 lalu.

Secara bernegara, Thailand tetap mencatat momentum pertumbuhan yang meyakinkan, yakni 7,2 persen tahun 2004. Tahun depan, pertumbuhan ini sedikit melemah menjadi 6,2 persen. Kunci dari pertumbuhan ekonomi yang cukup meyakinkan ini adalah ekspor yang meningkat dan belanja pemerintah yang meningkat, termasuk pemilihan umum tahun depan yang meminta anggaran cukup besar.

Hanya saja, suatu hal yang memprihatinkan, bahkan bisa menahan laju pertumbuhan ekonomi ini, adalah keadaan keamanan yang memburuk di Thailand selatan. ADB mencatat, adanya upaya separatis di kawasan yang berbatasan dengan Malaysia ini merupakan faktor risiko yang cukup besar, terutama berkaitan dengan citra Thailand sebagai salah satu tujuan wisata dunia yang selama ini cukup aman.

Sementara Indonesia diperkirakan mencatat pertumbuhan ekonomi 4,5 persen tahun 2004 ini. Pertumbuhan ekonomi yang sama juga akan dicatat tahun 2005. Sekalipun angka ini tetap masih kurang meyakinkan, terutama dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi sekitar 10 juta pengangguran terbuka di negeri ini, angka pertumbuhan ini tetap lebih baik daripada 4,1 persen tahun 2003.

ADB yang bermarkas di Manila, Filipina, ini mencatat faktor stabilitas makro-ekonomi dan pertumbuhan konsumsi swasta serta pemerintah berada di balik tingkat pertumbuhan yang membaik itu. Tidak dirinci soal konsumsi swasta dan pemerintah, namun boleh jadi dikaitkan dengan belanja selama kampanye dan pemilu yang berlangsung selama tahun 2004 ini. Tidak disinggung soal sektor ekspor ataupun investasi asing punya peran dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. Suatu hal yang sebenarnya lebih signifikan dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa.

Suatu hal yang ditekankan secara khusus oleh ADB adalah masalah keamanan di Indonesia. “Ini merupakan tantangan kunci yang dihadapi Indonesia,” tegas ADB sebagaimana dikutip kantor berita AFP. Dikatakan, kalangan investor asing tetap melihat masalah keamanan masih kurang mendapat perhatian utama. Masalah keamanan ini berkenaan dengan ketakutan aksi terorisme. Sejumlah problem sensitif secara politik di sejumlah provinsi juga menjadi bagian dari kekhawatiran investor asing.

Selain itu, ADB juga mencatat, tata laksana yang buruk (poor governance) dan penerapan otonomi daerah yang berlebihan merupakan problem tersendiri bagi para investor yang kemudian memutuskan untuk “enggan” datang ke Indonesia. Tidak dirinci apakah tata laksana yang buruk ini juga berkaitan dengan pejabat atau aparat yang korup yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, suatu hal yang menurut survei membuat investor enggan datang.

Ancaman wabah

Vietnam menjadi negara di Asia Tenggara yang mencatat pertumbuhan ekonomi cukup spektakuler, yakni 7,5 persen tahun 2004 dan menjadi 7,6 persen tahun 2005. Permintaan domestik dan ekspor yang tumbuh meyakinkan merupakan mesin pendorong pertumbuhan. Hanya saja, ADB mengingatkan, peningkatan defisit perdagangan dan fiskal, ketidakpastian dalam akses pasar, serta kemungkinan wabah penyakit seperti sindrom pernapasan akut parah (SARS), flu burung, dan ancaman AIDS merupakan suatu hal yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi di negara ini.

Negeri jiran Malaysia juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup meyakinkan, yakni 5,8 persen tahun 2004 dan 5,6 persen tahun 2005. Sebagaimana yang lainnya, permintaan ekspor yang tinggi dan konsumsi masyarakat sebagai mesin penarik utama. Sebagaimana Thailand, Vietnam, dan Malaysia, ADB tidak menyebutkan secara rinci apa yang menjadi pendorong ekspor, namun sebagaimana disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi China yang cukup tinggi menjadi penarik bagi lokomotif perekonomian di kawasan.

Catatan Bank Dunia menyebutkan, ekspor manufaktur ke China tahun 2003 tumbuh dengan 40 persen. Pertumbuhan ini masih terus terlihat pada kuartal pertama tahun 2004. Perdagangan intra-Asia juga meningkat dan memberikan sumbangsih hingga 70 persen dari pertumbuhan di Asia, terutama dalam tiga tahun terakhir. Itu sebabnya, ketika China mengambil kebijakan mendinginkan ekonomi yang mulai kepanasan (overheating), maka harga saham di seluruh Asia berjatuhan. Ketergantungan pertumbuhan ekonomi negara- negara Asia kepada China-lah yang menyebabkan mengapa pasar saham berjatuhan.

Kembali soal Malaysia, ADB mengatakan, ancaman utama kemungkinan besar akibat penurunan ekonomi di AS dan China yang juga akan mempengaruhi sebagian perekonomian Malaysia. Jadi, apa yang sedang terjadi di China belakangan ini jelas akan mengurangi ekspor Malaysia, dan selanjutnya juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara itu.

Soal Filipina, pertumbuhan ekonomi tahun 2004 dan 2005 diperkirakan sekitar 5,0 persen. Penyebabnya adalah belanja konsumsi yang tinggi, membaiknya kondisi dan permintaan dari luar negeri, terutama untuk produk elektronik yang merupakan ekspor utama negara ini. Kondisi fiskal tetap merupakan suatu hal yang mengganggu, bahkan menjadi tugas yang sulit bagi pemerintah untuk menjaga defisit anggaran sekitar 4,2 persen dari PDB tahun ini.

Sementara Kamboja bakal mendapat dorongan dari ekspor dan produk manufaktur, serta pertumbuhan dalam turisme dan konstruksi. Kondisi ini membuat pertumbuhan negara ini mencapai 5,4 persen tahun 2004 dan 2005. Sedangkan Laos bakal mencatat pertumbuhan 6,0 persen tahun 2004 dan 6,2 persen tahun 2005, dan ini karena ekspor, terutama akibat pertumbuhan yang tinggi di negara-negara mitra dagang utama seperti Thailand, Vietnam, dan China. Sistem fiskal yang buruk merupakan kendala bagi Laos. ADB tidak membuat prediksi untuk Myanmar karena minimnya data.

Dari apa yang dikemukakan ADB soal pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara, nyata bahwa ekspor tetap memainkan peran utama sebagai motor.

Hanya saja harus diakui, kebijakan China menurunkan pertumbuhan ekonomi jelas akan memukul ekspor dan tentunya juga pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan. Jika dikaitkan lagi dengan adanya gangguan keamanan seperti teroris di Indonesia, tentu saja kondisi perekonomian ke depan akan semakin kelabu. Karena itu, suatu pesan jelas bahwa semua unsur di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, harus benar-benar bersiap menentang gangguan keamanan, memberantas setiap ancaman terorisme.

Ini kalau memang bicara soal penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan yang hanya bisa melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang hanya bisa dengan investasi yang muncul karena adanya jaminan keamanan dan stabilitas politik. (ppg)